Seolah Warga Israel Haram Hadir di Indonesia

Suara.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai penolakan atas kedatangan tim nasional (timnas) sepakbola Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia merupakan yang tindakan yang meleset.

Sebab menurutnya warga Indonesia seharusnya bukan menolak kedatangan segelintir kelompok dari Israel, melainkan menentang kebijakan dari Pemerintah Israel.

“Penentangan Indonesia adalah terhadap kebijakan Pemerintah Israel bukan mengharamkan warga Israel baik yang mewakili negaranya maupun pribadi,” ujar Hikmanto saat dihubungi, Senin (27/3/2023).

Aksi pembakaran bendera Israel oleh sejumlah peserta aksi demonstrasi dalam aksi menolak kedatangan Timnas U20 Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. [Suara.com/Faqih]

Hikmanto sendiri merasa begitu menyesal atas tingginya gelombang penolakan belakangan ini. Sebabnya, penolakan terhadap Timnas U-20 Israel itu justru menciptakan kesan yang haram bagi warga asal Israel jika berkunjung ke Tanah Air.

“Penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah kepala daerah maupun politisi patut disayangkan,” ucap Hikmanto.

“Penolakan tersebut seolah memandang warga Israel ataupun negara yang diwakilinya sebagai sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia,” sambungnya.

Dia berpandangan masyarakat seharusnya lebih jernih menelaah polemik tersebut. Di mana, penolakan yang harus diutamakan adalah penindasan Israel atas Palestina dan pelanggaran hak asasi manusian (HAM) di dalamnya.

“Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia,” jelas dia.

PSSI Bingung

PSSI menyatakan tidak mengetahui alasan penolakan Timnas Israel U-20 bermain di Piala Dunia U-20 2023 baru disuarakan belakangan, padahal negara tersebut telah lolos ke turnamen yang akan berlangsung di Indonesia itu sejak Juli 2022 setelah mengunci status sebagai finalis Piala Eropa U-19.

Belakangan ini, dua provinsi yang mendapat amanah untuk menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia U-20 menyuarakan penolakan terhadap kedatangan Israel di Tanah Air.

Anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulingga (kanan) menjawab pertanyaan para pewarta pada konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/3/2023). [Antara/Rauf Adipati]
Anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulingga (kanan) menjawab pertanyaan para pewarta pada konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/3/2023). [Antara/Rauf Adipati]

Kedua provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dan Bali sehingga kemudian berdampak pada pembatalan drawing fase grup Piala Dunia U-20 2023, yang dijadwalkan di Bali pada 31 Maret nanti. FIFA telah mengonfirmasi hal ini.

“Kita juga nggak tau kenapa baru sekarang. Jadi kan penolakan ini kan baru sekarang, sebelumnya nggak ada ramai-ramai dengan masalah ini. Tapi kita harus hadapi dengan semua yang ada,” kata anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, pada konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/3/2023).

Arya menyatakan PSSI masih mencari solusi atas permasalahan ini. Ia mencemaskan sanksi yang berpeluang dijatuhkan kepada Indonesia jika ternyata negara ini dianggap tidak mampu menyelenggarakan Piala Dunia U-20 sesuai kesepakatan awal dengan FIFA.

“Melanggar aturannya karena kan kita yang mengajukan jadi tuan rumah, karena kan sudah ada namanya kita akan menyelenggarakan semua dengan baik dan menjaga semua peserta dengan baik ketika kita mengajukan. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA,” tambah Arya.

Segenap upaya, dikatakan Arya, akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan jajarannya untuk melobi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, sampai FIFA.

Sumber: Suara.com

Sending
User Review
0 (0 votes)
Comments Rating 0 (0 reviews)